EIP Articulate
Setelah melewati serangkaian periode embargo, Laporan Final Kajian Kemitraan EIP dan Kementerian Luar Negeri terkait Keketuaan Indonesia dalam MIKTA kini dapat diakses khalayak luas melalui laman resmi Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
MIKTA sendiri adalah kemitraan minilateral inovatif beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. Sejak dibentuk akhir 2013 lalu, negara-negara MIKTA tiap tahun menggelar pertemuan dan memilih secara bergilir satu negara sebagai ketua. Sebelumnya, Indonesia telah menjadi koordinator MIKTA pada tahun 2018. Indonesia kembali menjadi koordinator MIKTA tahun 2023.
Kajian dan Arti Pentingnya
Di tengah dinamika global yang kian menghangat, keberadaan MIKTA memiliki arti penting. Kelima negara MIKTA adalah negara anggota G20. Tidak hanya anggota, mereka adalah kekuatan tengah (middle-power) yang penting dalam G20. Di tengah perbedaan tajam negara-negara G7 (Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, Kanada, Italia) dan BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) dalam beberapa pertemuan G20, peran negara-negara MIKTA memiliki arti krusial.
Dalam rangka persiapan kepemimpinan Indonesia dalam MIKTA 2023 di atas, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri c.q. Pusat Strategi Kebijakan Multilateral (PSKM) pada tahun 2022 mengagendakan penyusunan Reviu Kebijakan Kemitraan dengan tema Keketuaan Indonesia pada MIKTA tahun 2023. Reviu Kebijakan Kemitraan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menelaah secara strategis kemungkinan tema dan agenda prioritas yang dapat diusulkan Indonesia.
Sebagaimana dikemukakan Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana, Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam sambutannya; Reviu Kebijakan Kemitraan ini memuat “rekomendasi kebijakan taktis yang dapat dipergunakan sebagai strategi penentuan kebijakan untuk membantu menajamkan dan mengkonkretkan usulan dan agenda prioritas Indonesia, sehingga keketuaan Indonesia pada MIKTA tahun 2023 dapat meningkatkan visibilitas MIKTA dan mendorong pemulihan pasca pandemi melalui usaha multilateralisme”.
Emerging Indonesia Project (EIP) selaku lembaga riset dan konsultasi kebijakan yang beroperasi di bawah naungan Yayasan Pengembangan Strategi Indonesia (YAPENSTRA) adalah pelaksana kajiannya. Bertindak sebagai ketua adalah Sdr. Joko Susanto selaku Direktur Eksekutif Emerging Indonesia Project (EIP) dengan tim yang beranggotakan Sdr. Basis Susilo, Moch Yunus, Radityo Dharmaputra, Agastya Wardhana, Probo Darono Yakti, Demas Nauvarian, Indah Hikmawati, M Aryo Rasil Syarafi dan Putu Shangrina Pramudia.
Tiga Rekomendasi Agenda
Dalam kajiannya, Tim Kajian EIP berkoordinasi dan berkonsultasi erat dengan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) c.q. Pusat Strategi Kebijakan Multilateral (PSKM) dan Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup (PELH) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Selain itu, Tim Kajian juga mendapatkan banyak masukan dari tiga kali penyelenggaraan Policy Planning Dialog/PPD yang melibatkan secara bersama perwakilan pemerintah Indonesia di negara MIKTA dan perwakilan think-tank serta kementerian luar negeri negara-negara MIKTA.
Hasilnya adalah laporan final reviu kebijakan yang secara umum mengetengahkan tiga rekomendasi agenda stratejik bagi kepemimpinan Indonesia dalam MIKTA 2023. Ketiga agenda stratejik itu adalah: Pertama, pemulihan berkelanjutan. Kedua, penguatan multilateralisme. Ketiga, transformasi digital berkelanjutan. Rincian dari reviu kebijakan yang berujung pada rekomendasi tiga agenda stratejik tersebut lebih lanjut bisa dibaca melalui laporan final yang tersedia melalui tautan berikut. [*]
EIP Partnership