Beda Nasib Dua SWF Malaysia

Dua sovereign wealth fund (SWF) Malaysia, Khazanah Nasional Berhad (KNB) dan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), adalah contoh SWF yang mendapatkan bagian besar sumber dananya bukan dari surplus neraca pembayaran maupun perdagangan komoditas; melainkan dari hutang pemerintah sejenis obligasi dan sukuk. Meski begitu, nasib keduanya berbeda. Jika nilai aset KNB meningkat konsisten dari tahun ke tahun, 1MDB justru mengalami sejumlah gagal bayar dan terseret dalam skandal korupsi serius. Berperan penting sebagai pembeda nasib keduanya adalah komitmen masing-masing SWF terhadap arti penting transparansi dan akuntabilitas.

Malaysia merepresentasikan arketipe negara dengan korporasi yang memiliki struktur kepemilikan cenderung terkonsentrasi. Menurut Taufil-Mohd et al. (2012, 75-6), 13,4 persen perusahaan di Malaysia berada di bawah kepemilikan pemerintah. Di Malaysia, perusahaan investasi milik pemerintah (government-linked investment companies / GLIC) terbagi dalam dua kategori sumber dana, yakni GLIC yang dibiayai swasta dan GLIC yang dibiayai pemerintah.

Pemerintah di sini bisa pemerintah negara bagian maupun pemerintah federal. Perusahaan investasi yang dimiliki sekaligus dibiayai pemerintah federal di antaranya adalah Minister of Finance Inc. (MFI) dan Khazanah Nasional Berhad (KNB). Keduanya merupakan sovereign wealth fund (SWF) dan aktor penting pembangunan ekonomi nasional Malaysia.

Pada tahun 2009, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak, MFI membentuk 1Malaysia Development Berhad (1MDB) melalui akuisisi Terengganu Investment Authority (TIA), sebuah GLIC milik negara bagian Terengganu (Jones 2020, 60). Akuisisi adalah bagian dari ambisis besar PM Razak untuk melakukan divestasi aset-aset GLIC di Malaysia dan menginvestasikan lebih banyak (10 persen) aset di luar negeri (Taufil-Mohd et al. 2012, 75).

Seperti KNB, 1MDB mendapatkan Sebagian besar sumber dananya dari hutang. Meski di awal mendapatkan kucuran dana dari pemerintah (Lai 2012, 237), penggunaan hutang atau obligasi berkembang menjadi karakteristik penting SWF Malaysia terutama KNB dan 1MDB (Bertoni & Lugo 2017, 274-5).

Menariknya, jika KNB relatif berhasil, 1MDB justru gagal dan bahkan terseret dalam kasus besar korupsi dan pencucian uang.

Khazanah Nasional Berhad (KNB)

KNB dibentuk pada tahun 1994 di bawah MFI. KNB dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Malaysia, dan jajaran direksi SWF ini diketuai oleh Perdana Menteri Malaysia. Bersamaan dengan pembentukannya, KNB menerima aset awal senilai USD 1,695 miliar (MYR 7 miliar). Aset ini merupakan aset komersial pemerintah yang dialihkan dari pengelolaan MFI (Lai 2012, 238).

Pembentukan KNB dilatarbelakangi pertimbangan politik, yakni kebutuhan akan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional untuk memfasilitasi distribusi kekayaan bagi masyarakat mayoritas bumiputera tanpa mengalihkan terlalu banyak dari kekayaan tersebut dari kelompok-kelompok etnis minoritas.

Atas dasar tersebut, KNB dibebani dua tanggung jawab: (1) mengelola aset-aset komersial pemerintah yang dialihkan dari MFI; dan (2) melakukan investasi-investasi strategis yang ditujukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian, berdasarkan fungsinya KNB dapat digolongkan development fund/investment holding company (Castelli & Scacciavillani 2012, 39). Pada awal pembentukannya, tanggung jawab ini dilakukan dengan membentuk serangkaian perusahaan joint-venture dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok, Jepang, maupun domestik dalam sektor industri otomotif.

Selain sektor tersebut, KNB juga memiliki investasi signifikan pada sektor perbankan, kesehatan, dan sektor-sektor lain. Nilai aset yang dikelola KNB mengalami peningkatan yang signifikan dan konsisten dari tahun ke tahun, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 1. Nilai Aset KNB 1994-2010

Sumber: Lai (2012). Data dalam milliar ringgit Malaysia.

Selain aset pemerintah yang dialihkan pada awal pembentukannya, KNB juga menggunakan penjualan aset-aset yang telah dimiliki dan, sejak tahun 2003, hutang berupa sukuk sebagai sumber pendanaannya (Lai 2012, 238). Pada tahun 2004, KNB melakukan reformasi pada tata kelola maupun strategi investasinya. KNB mulai merilis laporan tahunan pada tahun tersebut, setelah selama satu dekade hanya menyediakan sangat sedikit informasi untuk publik.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas KNB dibuktikan dengan peningkatan signifikan pada skor yang diperoleh pada periode 2009-2012 (Bagnall & Truman 2013). Penurunan kepercayaan publik menjadi pertimbangan besar dalam keputusan ini—yang sayangnya tidak diingat pemerintah Malaysia dalam pembentukan 1MDB.

Daei segi strategi investasi, tahun ini menjadi awal peralihan KNB dari strategi pasif (buy-and-hold) dan berfokus ke domestik menuju strategi proaktif yang mencakup investasi-investasi di luar negeri. Selain itu, sejak 2004 KNB juga mulai mengambil peranan aktif dalam pengambilan keputusan di perusahaan-perusahaan yang menjadi target investasinya. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan performa perusahaan-perusahaan tersebut. Saat ini, aset kelolaan (AUM) KNB mencapai USD 30 miliar (SWF Institute t.t.). Sebagai perbandingan, PDB Malaysia tahun 2019 adalah USD 364,7 miliar (World Bank, t.t.).

1Malaysia Development Berhad (1MDB)

1MDB dibentuk oleh Kementerian Keuangan Malaysia sebagai sebuah strategic development company pada tahun 2009. PM Najib Razak membentuk SWF ini dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan sekaligus Perdana Menteri, dan kemudian berperan sebagai Penasihat 1MDB (Maksum 2020, 199; Jones 2020, 59). Pada pembentukannya, 1MDB didanai dengan obligasi TIA senilai USD 1,19 miliar. Selain obligasi TIA tersebut, 1MDB juga memeroleh sumber dana dari sukuk, obligasi, dan pinjaman yang mencapai total USD 10 miliar pada tahun 2015 (Jones 2020, 59).

Mandat resmi dari 1MDB adalah untuk memenuhi kepentingan nasional—yakni pembangunan ekonomi melalui investasi pada proyek-proyek strategis—dengan pola pikir, praktik, dan kecepatan yang menjadi karakteristik dari sektor privat (Ali 2015, 134). Sebagaimana KNB, tujuan ini dilakukan dengan membentuk jaringan joint-venture dengan perusahaan-perusahaan asing seperti Petro Saudi International dan Aabar Investments PJSC.

Bagaimanapun, target investasi 1MDB bukan merupakan permasalahan yang menyebabkan kegagalan SWF ini—yang ditunjukkan dengan gagal bayar. Permasalahan dari 1MDB terletak pada kombinasi antara sumber dana yang banyak berasal dari hutang dan tata kelola yang buruk. Daftar panjang kesalahan tata kelola buruk tersebut di antaranya adalah (1) terlalu besarnya peran pemerintah eksekutif dalam aktivitas 1MDB; (2) ketiadaan transparansi; serta (3) korupsi; (4) suap; (5) pencucian uang; (6) pernyataan palsu; dan (7) manipulasi harga obligasi yang menjadi konsekuensinya (Jones 2020, 60-2).

Poin pertama dan kedua memberikan ruang hampir tak terbatas bagi PM Najib Razak maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam skandal 1MDB untuk melakukan praktik-praktik pada poin-poin berikutnya, sedangkan sumber dana dari hutang memengaruhi tingkat kerugian finansial yang harus ditanggung Malaysia akibat skandal ini.

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Kunci

Berperan penting dibalik persimpangan nasib KNB dan 1MDB di atas adalah komitmen dan kinerja masing-masingnya terkait persoalan transparansi dan akuntabilitas. Kedua SWF menarik dana dari hutang, namun transparansi dan akuntabilitas yang diupayakan oleh KNB sejak reformasi 2004 telah meningkatkan kepercayaan publik sekaligus membatasi gerak KNB. Berkat komitmennya pada arti penting  transparansi dan akuntabiltas ini, KNB memiliki ruang yang lebih sedikit bagi praktik-praktik korupsi, kolusi maupun pencucian uang yang merugikan.

Sebaliknya, ketiadaan transparansi dan akuntabilitas pada 1MDB membuka ruang bagi tumbuh kembang praktik-praktik tersebut. Terlebih lagi, intervensi pemerintah yang tidak konstruktif telah menyulitkan auditor dan investigator untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Sebagai akibatnya, alih-alih mengimbangi kinerja positip KNB, 1 MDB justru mengalami serangkaian kesulitan gagal bayar dan terseret dalam skandal korupsi dan pencucian uang yang serius.

Referensi

  • Bagnall, Sarah, & Truman, Edwin M., 2013. “Progress on Sovereign Wealth Fund Transparency and Accountability: An Updated SWF Scoreboard”, Policy Brief. Washington D.C.: Peterson Institute for International Economics.
  • Bertoni, Fabio, & Lugo, Stefano, 2017. “The Use of Debt by Sovereign Wealth Funds”, dalam Douglas J. Cumming et al. (eds.), The Oxford Handbook of Sovereign Wealth Funds. Oxford: Oxford University Press.
  • Castelli, Massimiliano, & Scacciavillani, Fabio, 2012. “Size and Growth of SWFs Assets”, dalam The New Economics of Sovereign Wealth Funds. Chichester: Wiley.
  • Jones, David Seth, 2020. “1MDB Corruption Scandal in Malaysia: A Study of Failings in Control and Accountability”, Public Administration and Policy, 23 (1): 59-72.
  • Lai, Jikon, 2012. “Khazanah Nasional: Malaysia’s Treasure Trove”, Journal of the Asia Pacific Economy, 17 (2): 236-252.
  • Maksum, Ali, 2020. “1MDB (1 Malaysia Development Berhad), Scandal, and Its Impact on Malaysian Domestic Politics”, POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik, 11 (2): 198-218.
  • Md. Ali, Azham, 2015. “1MDB: The Background”, Journal of Public Administration and Governance, 5 (4): 133-141.
  • SWF Institute, t.t. “Khazanah Nasional Berhad (Khazanah)” [daring]. Tersedia dalam https://www.swfinstitute.org/profile/598cdaa50124e9fd2d05b58c (diakses 3 Juni 2021).
  • Taufil-Mohd, Kamarun Nisham, Md-Rus, Rohani, & Musallam, Sami R. M., 2013. “The Effect of Ownership Structure on Firm Performance in Malaysia”, International Journal of Finance and Accounting, 2 (2): 75-81.
  • World Bank, t.t. “GDP (Current US$) – Malaysia” [daring]. Tersedia dalamhttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=MY&start=1960&view=chart (diakses 3 Juni 2021). ●

For Quotation: M. Aryo Rasil Syarafi, “Beda Nasib Dua SWF Malaysia”, Focus: Sovereign Wealth Fund, EmergingIndonesia.com, 27 January, 2022.

Image: the Mock-Up of Tun Razak Exchange, one of ambitious projects associated with 1MDB.

Written by
M. Aryo Rasil Syarafi

Research Executive of Emerging Indonesia Project/EIP. Partnership & Content Development Support/PCDS of EmergingIndonesia.com. Email: m.a.r.syarafi@emergingindonesia.com

View all articles
Written by M. Aryo Rasil Syarafi

Kontak

Ikuti Kami

Dapatkan update berita, ulasan dan kegiatan kami dengan cara follow akun sosial media kami berikut ini.